JAKARTA,quickq 苹果版 DISWAY.ID - Tim kuasa hukum keluarga Vina Cirebon mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Senin, 27 Mei 2024.

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan kedatangannya tersebut untuk melaporkan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon.

BACA JUGA:Pegi Alias Perong Bantah Terlibat Kasus Pembunuhan Vina, Ketua IPW: Polisi Harus Profesional dan Hormati HAM

BACA JUGA:Kasus Pembunuhan Vina Cirebon Kembali Viral, Keluarga Alami Trauma Berat

"Terima kasih atas atensinya ke Komnas HAM, pada hari ini kami Komnas HAM menerima pengaduan laporan dari kuasa hukum keluarga Vina, ibu Maya dan rekan-rekannya dari kantor Hotman Paris. Kami sudah menerimanya dan mendalaminya tentu kami akan menindaklanjutinya terkait laporan ini," kata Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing dikantornya, Senin.

Kepada Komnas HAM, kata Uli, keluarga Vina meminta kepastian untuk diadakan trauma healing.

"Kemudian yang paling concern ke Komnas HAM terkait perlindungan kelompok rentan perempuan dan anak, terkait dengan kami ingin memastikan proses hukumnya adil terhadap kelompok perempuan ini, kelompok rentan ini, perempuan dan anak sebagai korban, Vina, itu yang dilaporkan ke kami oleh kuasa hukum dan juga terkait kepastian terkait adanya trauma healing untuk keluarga Vina," ujar Uli. 

BACA JUGA:Datangi Komnas HAM, Keluarga Vina Cirebon Tuntut Uang Ganti Rugi

BACA JUGA:Linda Cuma Akting Kesurupan Arwah Vina? Tigor Otadan: Maaf Saya Tidak Melihat...

Sementara itu, kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan trauma yang dirasakan oleh keluarga yaitu seperti mengingat kebiasaan hingga penyiksaan Vina.

"Trauma ya sangat luar biasa, masih terus mengingat, mengingat kebiasaan Vina, mengingat wajah Vina, mengingat luka dan penyiksaan yang dialami oleh Vina, tentunya keluarga selalu terngiang-terngiang lah, jadi ya memang saya sampaikan juga bagaimanpun kita harus memberikan pendampingan untuk trauma healing tersebut," ujarnya.

"Karena ini kan viral terus, beritanya naik-naik terus sehingga banyak pihak yang pro dan kontra, tentunya mereka harus punya kekuatan, jangan sampai mereka akhirnya putus, mendengar adanya dua DPO yang hilang, nah ini yang kita kuatkan supaya ga campur aduklah," sambungnya.

• ·Gibran Ingin Coding dan AI Jadi Matpel di Sekolah, Ini Kata Pakar UGM
• ·BPJPH Perkuat Diplomasi Halal Global di Konferensi Ekonomi Islam IFESDC 2025 Washington DC
• ·BCA Gabung FLPP, Menteri PKP: Ini Sejarah Baru
• ·Tren Pernikahan di Tahun 2024, Bye
• ·Sowan ke Solo, Ridwan Kamil Dapat 90 Persen Nasihat dari Jokowi untuk Memimpin Jakarta
• ·Fokus pada Keberlanjutan dan Kinerja Finansial, RUPST Modernland Realty Rombak Jajaran Komisaris
• ·ICP Turun Jadi US$65,29 per Barel, Ini Deretan Penyebabnya
• ·Viral Mahasiswa Unnes Diduga Lakukan Pemerkosaan, Ini Klarifikasi Kampus
• ·Kunjungan ke India, Presiden Prabowo Hadir Sebagai Chief Guest di Perayaan Hari Republik India
• ·BPIP Minta Maaf Soal Pelepasan Jilbab Paskibraka, Pastikan Kembali Berjilbab Saat Upacara di IKN
• ·Pakar Ungkap Urgensi RUU Penilai untuk Lindungi Profesi dan Dorong Nilai Tambah Aset
• ·Djaka Budhi Diangkat Jadi Dirjen Bea Cukai, Pensiun TNI Ternyata Masih Diproses
• ·KAI Selamatkan Aset Negara Tanah dan Bangunan Senilai Lebih dari Rp1 Triliun
• ·Menteri UMKM Ungkap Solusi Terbaik untuk Polemik Tarif Ojek Online
• ·Terkesan Sepele, Ini 7 Manfaat Jalan Kaki Sepuluh Menit Setelah Makan
• ·Jabatannya Sisa 2 Bulan, Bahlil Minta ke Dirjen Kementerian ESDM Lembur di Kantornya